kegiatan humas di koran

APBD tidak TANGGUNG LAGI PULSA ISTRI PEJABAT

MAKASSAR, FAJAR-Pemprov sulsel akhirnya menerbitkan surat keputusan (SK) baru yang mengatur tentang pembayaran rekening telepon seluler pejabat lingkup pemprov

SK tersebut diterbitkan setelah anggaran pembayaran telepon seluler pejabat pemprov sulsel tahun 2012, menjadi temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Biro Humas dan protokoler pemprov sulsel, Iqbal Suhaeb, mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK yang baru. Kepala sub dalam kordal juga masuk dalam tanggungan, termasuk kepala sub bagian rumah tangga.

Dalam sk yang baru ini bukan lagi nomor HP yang di daftar, tapi nama jabatan yang di daftar.

Kalp nomor yang di daftar akan menjaadi persoalan.